Kantor Pertanahan: May 2013

Friday, May 10, 2013

PENDAPAT PAKAR DAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM UJI COBA MPBM

Sumber dari Akun facebook bapak Bambang Sulistyo Widjanarko, mohon ijin berbagi ilmu/pengalaman bapak tentang :
"PENDAPAT PAKAR DAN PIHAK YANG TERLIBAT DALAM UJI COBA MPBM"
Prof Dr. Sediono MP. Tjondronegoro (Guru Besar Emeritus IPB)
Tanah is a key asset, adalah bukan komoditi, adalah sumber kehidupan manusia. Sebelum manusia berfalsafah pun, tanah sudah menjadi dasar bagi kehidupan. Seandainya tanah tidak ada, laut pun tidak ada, sungai pun tidak ada yang berarti kehidupan pun tidak ada. Paham yang mendasari Reforma Agraria harus kembali pada falsafah hidup yang dikandung dalam UUPA yaitu Sosialisme Indonesia, berarti ekonomi kerakyatan, yang pernah dicurigai kekiri-kirian, suatu sistem ekonomi berdasarkan budaya Indonesia, bukan marxisme, feodalisme dan kapitalisme.
Reforma Agraria yang dicanangkan saat ini, mungkin kebijakannya kurang tegas atau pelaksanaannya yang lamban, sehingga dalam beberapa kebijakan pembangunan nasional yang kunci pokoknya pada tanah (seperti ketahanan pangan dan lingkungan hidup, pengentasan kemiskinan) yang berkaitan dengan tanah dan Reforma Agraria sepertinya diabaikan.
MPBM, dasar falsafahnya sejalan dengan tanah sebagai key asset, adalah gerakan kembali melihat tanah sebagai dasar kehidupan, menuju ekonomi kerakyatan yang dimulai dengan pengelolaan data tanah secara mandiri di tingkat desa.
Prof. Dr. Ir. M. Maksum Machfoedz, M.Sc (Guru Besar Ekonomi Pedesaan UGM)
Tanah mempunyai fungsi ekonomi dan sebagai alat ekonomi bagi jutaan petani gurem. Kebijakan Reforma Agraria yang telah dimulai sejak 24 September 1960, dan saat ini ditonjolkan lagi. Kegiatan tersebut perjalanannya tersendat-sendat karena lebih berfungsi sebagai jargon-jargon yang penuh bualan politik untuk penjagaan citra, masih menimbulkan pro kontra. Pelaksanaan Reforma Agraria yang sangat sentralistik minim partisipasi publik tidak akan berhasil dalam implementasinya. Reorientasi arah strategi pelaksanaan Reforma Agraria dari sistem sentralistik yang sangat kapitalistik dan neolib yang mengkondisikan timbulnya penghisapan manusia atas manusia memerlukan keputusan besar dan kemauan politik semua pihak. Terutama seluruh penyelenggara negara, dengan melaksanakan Reforma Agraria secara partisipatif melalui MPBM, sehingga ekonomi kerakyatan di pedesaan dapat diwujudkan.
Prof. Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH, MS (Guru Besar Sosiologi Hukum UNDIP)
Falsafah yang dianut bangsa Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan yang penuh dengan kearifan lokal seperti bentuk-bentuk musyawarah sesuai adat istiadat setempat bukan semata-mata sebagai modal ekonomi. Kearifan lokal yang menjadi landasan bagi norma-norma hukum dan pedoman bagi seluruh masyarakat akan tetap dapat diakomodasikan kedalam bentuk kebijakan teknis. Pembangunan berbasis partisipasi masyarakat sebagaimana pendekatan yang dipakai dalam membangun MPBM bersesuaian dengan kebijakan umum nasional Reforma Agraria yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI 45 dan UUPA sebagai nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Dengan MPBM, masyarakat desa yang sebagian besar memiliki mata pencaharian petani, petani gurem, tidak berpandangan sempit lagi yaitu memandang tanah sebagai sumber ekonomi semata. Pembangunan MPBM menjadi penting sehingga diperlukan kebijakan teknis yang mengakomodasikan kearifan lokal yang mampu memberikan kekuatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memberdayakan dan mensejahterakan mereka.
dr. Anung Sugihantono, M.Kes. (Mantan Ketua Bappeda Prov. Jawa Tengah)
Masyarakat memiliki kearifan lokal dalam hal batas-batas pemilikan tanah, batas-batas administrasi desa dan dalam hal peruntukan tanah. Dalam menyusun dan menerapkan RTRW kearifan lokal harus diperhitungkan/diakomodir. BPN berkepentingan memiliki data-data tersebut agar RTRW dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kearifan lokal. Melalui MPBM kehendak pendataan ini dapat dicapai.
Drs. I Made Yasa, MA (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Maluku Tenggara dan Kota Tual)
MPBM ujicoba di Jawa Tengah dipastikan dapat diterapkan di Maluku Tenggara dan Kota Tual walaupun sumber data peta dasar yang memadai belum tersedia. Hasil kegiatan tersebut lebih akurat daripada ditangani secara keproyekan. Pembangunan MPBM dilakukan secara gotong-royong tidak memerlukan biaya besar dengan hasil yang serempak dapat dilaksanakan di seluruh Indonesia.
Ken Permono, SH, MH (Mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang)
Kegiatan sosialisasi Pemetaan MPBM Kabupaten Pemalang 222 desa dapat diselesaikan dalam 1 tahun karena mendapat dukungan dari Bupati Pemalang, legeslatif dan seluruh instansi di Kabupaten Pemalang.
H.M. Machroes, SH (Mantan Bupati Pemalang)
Masyarakat Pemalang belum memiliki sistem administrasi alas hak yang memadai. Masalah ini dapat diatasi dengan MPBM. Jer Basuki Mowo Beya, tidak ada keberhasilan tanpa biaya. MPBM dapat dibangun secara serempak di 222 desa melalui pemberian petunjuk/instruksi dalam mengalokasikan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Masyarakat menyambut dengan antusias, karena dari hasil MPBM, mereka bisa mengetahui keadaan nyata tanah yang digarap atau dimiliki yang pada akhirnya dapat mengeliminasi konflik pertanahan.
Sugeng Hadi Prayitno (Kades Tolokan)
Dengan MPBM tertib pemerintahan lainnya dapat dilakukan secara otomatis misalnya tertib administrasi pajak tanah/PBB.
Nurcahyo, SH (Mantan Anggota Tim 9)
Sengketa pertanahan dapat ditangani dengan mudah di desa tanpa harus ke pengadilan. Kecurangan data tanah karena dipegang oleh pamong desa, dapat dihindari karena data tanah dalam MPBM dipelihara dan dibangun oleh tim yang dipilih oleh masyarakat

softcopy Buku Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan 2012

ijin berbagi ya Sdr. Sapta Nugraha yang baru dapat softcopy Buku Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Survei dan Pemetaan Tematik Pertanahan 2012......sudah banyak sekali perubahannya dibanding Buku NSPM Tematik 2009.....jadi bagi temen temen yang kemarin minta Aplikasi NSPM 2010 mohon menunggu aja mudah mudahan saya bisa mengupdate aplikasinya ke NSPK 2012 itu :-) , bagi temen-temen yang belum punya Buku NSPK Tematik 2012 bisa didownload di sini :
http://www.mediafire.com/?g3vit9sn0yskzoz

Materi Diklat Sengketa Batas Bidang Tanah Pak Tukino.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG
Tanah sebagai karunia Tuhan YME

Luas tetap, tidak bertambah
Manusia yang membutuhkan tanah jumlahnya selalu bertambah, sehingga tanah mempunyai nilai ekonomi yang cenderung menigkat
Akibatnya sering menjadi sumber konflik
Dampak dari setiap pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pendaftaran tanah menjadi sangat complex
Pelaksana harus benar-benar memahami peraturan yang berlaku, sebagai landasan hukum dan teknis pelaksanaan tugas dengan baik, agar hasil yang dicapai tidak berdampak negatif dan tidak menimbulkan masalah/sengketa dikemudian hari.
Pendaftaran tanah yang dilaksanakan adalah pendaftaran hak (rechts kadaster) bukan pendaftaran pajak (fiscal kadaster)
Hasil dari pengukuran adalah untuk memberikan kepastian hukum bidang tanah yang diukur mengenai letak, batas-batas dan luasnya
Bidang tanah yang telah diukur dan didaftar (subyek) haknya, maka dijamin kepastian hukumnya mengenai siapa pemegang haknya
Sistem (publikasi) pendaftaran tanah di Indonesia adalah menganut sistem negative

Dalam emplementasinya banyak kendala dan cenderung menimbulkan masalah/sengketa

Akibatnya tanda bukti hak yang telah didaftar Kantor Pertanahan dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan dan bukti lain dinyatakan sebagai data yuridis yang benar
Apalagi pengukuran dan pendaftaran tanah tidak dilaksanakan dengan prosedur yang benar dan tidak didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

A. PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH

Tanah
Bumi
Bidang tanah

1. Pendaftaran tanah sebelum UUPA

Kadaster dilakukan di Mesir semenjak 3000 tahun sebelum masehi

Istilah kadaster berasal dari bahasa latin CAPITASTRUM

2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam kadaster :

Pendaftaran atau pembukuan bidang-bidang tanah yang terletak di suatu daerah atau Negara didalam daftar-daftar.
Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah.

2 (dua) jenis kadaster menurut fungsinya

1.Belasting kadaster atau kadaster fiskal (kadaster pajak).
2.Rechts kadaster atau kadaster hak.
Suatu bentuk kadaster yang dibentuk dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

2. Pendaftaran tanah sesudah UUPA

Negara sebagai organisasi kekuasaan bangsa Indonesia pada tingkat Tertinggi mempunyai wewenang :

Mengatur serta menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi/tanah.
Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi / tanah.

c.Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi/tanah.

ATAS DASAR KEWENANGAN TERSEBUT, NEGARA MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PEMERINTAH AGAR DISELURUH WILAYAH INDONESIA DIADAKAN PENDAFTARAN TANAH YANG BERSIFAT “RECHTS KADASTER”, YANG ARTINYA BERTUJUAN MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM.

Pasal 19 ayat (1)
Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.
-    Untuk pelaksanaan pendaftaran tanah Pemerintah mengeluarkan PP No.10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.
-    Pendaftaran tanah ini bersifat suatu RECHTS KADASTER artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum.
-    Dalam perjalanan waktu, Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung tercapainya hasil yang lebih nyata pada pembangunan nasional, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

PENGERTIAN PENDAFTARAN TANAH

Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 pasal 1 ayat (1)
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

DASAR HUKUM PENDAFTARAN TANAH

UUD 1945

PASAL 33 AYAT (3)

UU No.5 Tahun 1960

Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

(UUPA) PASAL 19

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961

Tentang Pendaftaran Tanah

Berlaku tanggal 23-3-1961 s/d 8-10-1997

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Tentang Pendaftaran Tanah

Berlaku tanggal 8-10-1997

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

PASAL 19 UUPA

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi : a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c.Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

PENDAFTARAN TANAH

Pasal 19 UUPA

1. FISIK KADASTER (DATA BIDANG TANAH)
1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah

-    Bidang tanah
-    Daftar tanah
-    Peta pendaftaran (NIB)
-    Azas spesialitas : NIB
2.       RECHTS KADASTER / LEGAL KADASTER
(MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM)

Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

-          Hak tanah (lahir hak)
-          Buku tanah (alat pembuktian)                                  PEMILIKAN
-          Stelsel negative

3. AZAS DAN SISTEM PENDAFTARAN TANAH

A. AZAS-AZAS DALAM PENDAFTARAN TANAH
Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997

Azas Sederhana

dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

Azas Aman

dimaksudkan untuk menunjukan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
c.Azas Terjangkau
dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan harus bias terjangkau oleh pihak yang memerlukan.

Azas Mutakhir

dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Data yang tersedia harus menunjukkan keadaan yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari secara terus menerus dan berkesinambungan.

Azas Terbuka

dimaksudkan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan nyata di Lapangan.
* lihat pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.24.

B. SISTEM (PUBLIKASI) PENDAFTARAN TANAH

Penghargaan (bernilai hukum) bagi pihak ketiga terhadap data/produk (daftar umum : sertipikat/buku tanah, peta daftar tanah, surat ukur) yang disajikan Kantor Pertanahan.

Sistem publikasi negatif
Sistem publikasi positif
Tersirat dalam Pasal 19 ayat (2) C :

Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat

UUPA menganut sistem publikasi negative
Apa bedanya sistem publikasi positif dengan sistem publikasi negatif?

      SISTEM PENDAFTARAN
-         Pendaftaran Hak (Registration of Title)
-         Pendaftaran Akta (Registration of Deeds)

UUPA menganut pendaftaran hak (Registration of Title)

SISTIM PENDAFTARAN TANAH

SISTIM NEGATIF
Terdaftarnya seseorang dalam daftar umum sebagai pemegang hak tidak mengakibatkan bahwa orang yang sebenarnya berhak akan kehilangan haknya.
SISTIM POSITIF

§ Terdaftarnya seseorang dalam daftar umum karena memperoleh hak dengan itikad baik tidak dapat diganggu gugat.
§ Pemilik sebenarnya akan kehilangan hak dan hanya mendapat ganti rugi.

NEG Dilindungi
POS Dilindungi
PENGADILAN

INDONESIA MENGANUT SISTIM NEGATIF

KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH

Pengukuran dan pemetaan (pembuatan Peta)

Pembuatan Daftar Tanah

Pembuatan Surat Ukur

Pembuatan Buku Tanah

Pendaftaran Hak

Pembuatan Surat Tanda Bukti Hak

Pendaftaran Peralihan Hak

Pendaftaran Pembebanan Hak dan Roya

Pendaftaran Pemisahan/Penggabungan

10. Pendaftaran lainnya
11. Pendaftaran Penghapusan Hak
12. Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT).

1. Pengukuran dan Pemetaan

Pengukuran suatu wilayah Desa/Kelurahan
Pembuatan peta dasar pendaftaran
Penetapan batas bidang-bidang tanah dengan memasang tanda-tanda batas dilakukan bersama dengan pemilik tanah yang berbatasan, jika batas-batas belum dipasang secara permanent
Pelaksanaan kegiatan pengukuran
Hasil pengukuran digambar kemudian dipetakan dalam Peta Dasar Pendaftaran, sehingga menjadi Peta Pendaftaran

2. Pembuatan Surat Ukur

Mengutip dari peta pendaftaran
Berisi : gambar, letak, batas, luas, penunjuk batas

3. Pembuatan Daftar Tanah

Bidang-bidang tanah yang telah dipetakan dalam peta pendaftaran, kemudian dibukukan dalam Daftar Tanah (Daftar Isian / D. I. 203)
Daftar tanah diatur dalam pasal 146 PMNA / Ka BPN No.3 Tahun 1997 dibukukan semua bidang tanah.

4. Pendaftaran Hak (Pertama Kali)

Obyek :

Tanah Negara : permohonan / pemberian hak
Bekas milik adat : konversi / pengakuan hak

Cara :

Pendaftaran tanah sistematik
Pendaftaran tanah sporadik

5. Pembuatan Buku Tanah

Hak atas tanah dan Hak Pengelolaan (D.I. 205)
Tanah Wakaf (D.I. 205 A)
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (D.I. 205 B)
Hak Tanggungan (D.I. 205 C)

6. Pembuatan Surat Tanda Bukti Hak

Awal dari kegiatan pendaftaran tanah adalah pengukuran dan diakhiri dengan Surat Tanda Bukti Hak berupa sertipikat sebagai alat bukti yang kuat, yaitu :
Sertipikat Hak atas Tanah dan Sertipikat Hak Pengelolaan
Sertipikat Tanah Wakaf
Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun
Sertipikat Hak Tanggungan

KEGIATAN PENGUKURAN

Luas Wilayah R.I. ± 1.984.124 KM

Kegiatan pengukuran untuk pendaftaran tanah adalah pekerjaan raksasa yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dengan biaya yang mahal

Pelaksanaan Pengukuran

-    Secara klasik (Terestris)
-    Pemotretan melalui udara (Fotogrametri)
-    Menggunakan Jasa Satelit (ekonos, GPS dan sebagainya)

Kendala kegiatan pengukuran/pendaftaran tanah untuk menjangkau seluruh wilayah R.I. :

-    Terbatasnya dana/pendana (biaya)
-    Peralatan ukur
-    Sumber Daya Manusia
-    Kegiatan pendaftaran tanah dilakukan secara bertahap (tidak serentak)

Pembagian wewenang pengukuran menurut luas bidang tanah :

-    Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota ntuk luas sampai dengan 10 hektar
-    Kantor Wilayah BPN Provinsi lebih dari 10 hektar sampai dengan 1000 hektar
-    BPN Pusat
Luasnya melebihi 1000 hektar

Pengukuran dalam rangka Recths Kadaster

- Penetapan batas setiap bidang tanah secara kontradiktur (contradictoire delimitatie), batas tanah yang diukur adalah batas yang sebenarnya
- Mengikatkan dengan benda-benda tetap, guna rekontruksi jika terjadi sengketa batas atau pengembalian batas.

Pengukuran untuk pendaftaran tanah

-    Dalam kondisi disesuaikan dengan keadaan horizontal
-    Kemiringan bidang tanah menjadi salah satu faktor pemetaan dan perhitungan luas bidang tanahnya
-    Menentukan kepemilikannya
Letak, batas, luas
-    Dilakukan dengan teliti, cermat dengan menggunakan tehnik pengukuran yang benar

Kecerobohan pengukuran dilanjutkan penggambaran/pemetaan berakibat merugikan pemegang hak :

- Kesalahan menghitung luas
- Bentuk dan batasnya tidak sesuai dengan keadaan lapangan

Pengkartiran (menggambar)

-    Dengan skala tertentu
-    Bentangan tanah secara horizontal
-    Diperhitungkan kemiringan tanah
-    Jika kemiringannya tidak diperhitungkan, gambar dan luas tanah akan lebih besar berakibat tidak menjamin kepastian hukum

7. Pendaftaran Peralihan Hak

Jual beli
Hibah
Tukar menukar
Lelang
Pembagian Hak Bersama
Pemasukan Harta dalam Perseroan
Penggabungan/merger perusahaan
Warisan

8. Pendaftaran Pembebanan Hak

Hak Tanggungan
Pemberian HGB/HP di atas Hak Milik
Roya
Peralihan Hak Tanggungan (cessie dan subrogasi)

9. Pendaftaran pemecahan, pemisahan, dan penggabungan

Pemecahan satu bidang dipisahkan sampai habis
Pemisahan : satu bidang sebagian dipisah dan ada sisa
- Penggabungan : jenis hak dan jangka waktu berakhir sama, letak satu hamparan

10. Pendaftaran lainnya

Ganti Nama
Penyitaan dan pemblokiran
Perpanjangan jangka waktu hak
Sita jaminan
Dan lain-lain

11. Pendaftaran Penghapusan Hak

Haknya dibatalkan
Jangka waktu haknya berakhir
Dilepaskan haknya
Subyek tidak memenuhi syarat sebagai pemegang sesuatu Hak atas tanah
- Tanahnya musnah

Siapa yang terkait dengan kegiatan Pendaftaran Tanah?

Pemilik / pemohon dan pemilik tanah yang berbatasan

- Pada waktu pemasangan, penetapan tanda-tanda batas dan pelaksanaan pengukuran bidang-bidang tanah

Kepala Desa/Lurah, sebagai anggota Panitia A/Panitia Pemeriksaan Tanah
Pemilik Tanah, Masyarakat, Kepala Desa/Lurah

- Pada waktu pengumuman hasil penelitian data fisik dan yuridis untuk mengajukan sanggahan/keberatan atas isi pengumuman tersebut

Kepala Desa/Lurah, Camat, Notaris, Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP), pengadilan agama dan saksi

- Dalam hal pembuatan Surat Waris

Kepala Desa/Lurah, PPAT, Kantor Lelang Negara, Saksi, Kantor Pajak

- Dalam hal pembuatan akte pemindahan hak

SUBYEK DAN OBYEK PENDAFTARAN TANAH

UUPA

Psl. 19

SUBYEK

Penyelenggara Pemerintah/BPN PP.10/1961 – Psl.5 PP.24/1997

Psl.6 PP 24/1997 Pelaksana Kantah Kab/Kota
Panitia Ajudikasi
Pendaftaran tanah secara sistematik
Survey
Berlisensi
Pengukuran dan Pemetaan bidang-bidang tanah
PPAT membuat Akta
JB, PHB, HB, PHDP, HT, SKMHT, TM, PH
Pendaftaran Tanah Pertama Kali

SERTIPIKAT

OBYEK

Tanah seluruh Wilayah RI
Obyek Pendaftaran Tanah :

Tanah bekas milik adat
Tanah Negara :

Bebas dan tidak bebas

Tanah yang dikuasai subyek hak yang tidak berhak memiliki status hak yang dikuasai

Menjadi jenis hak Pasal 16 UUPA DLL HM, HGU, HGB, HP, HPL, HMARS

Caranya

SPORADIK KANTAH KAB/KOTA tas biaya pemohon
SISTIMATIK Panitia Ajudikasi Biaya APBN/APBD SDM, biaya dari masyarakat dengan persetujuan Ka. BPN

MANFAAT PENDAFTARAN TANAH

1.KEPASTIAN TERHADAP PEMILIKAN TANAH
2.JAMINAN TERHADAP PENGUASAAN TANAH
3.MENGURANGI SENGKETA PERTANAHAN
4.MEMPERMUDAH PROSES PERALIHAN HAK
5.PERANGSANG BAGI BURSA TANAH
6.JAMINAN KREDIT/PERBANKAN
7.PEMANTAUAN BURSA TANAH
8.MENUNJANG PROGRAM LAND-REFORM
9.MENUNJANG PENGELOLAAN TANAH NEGARA
10.MENINGKATKAN EFISIENSI PERPAJAKAN TANAH
11.MENUNJANG PERENCANAAN FISIK
12.MENUNJANG PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERTANAHAN
13.DAN LAIN-LAIN

ANALISA MASALAH DALAM PENGUKURAN DAN PEMETAAN

MASALAH ADMINISTRASI DAN PROSEDUR PENGUKURAN

Prosedur (administrasi) pengukuran

Permohonan yang bersangkutan
Bayar biaya
Pelaksana petugas ukur sesuai Surat Tugas
Teliti peta, bawa q.u.
Alat ukur, pembantu ukur
Memberi tahu/permisi kepada Kepala Desa/Kepala Adat/Lurah
Pelaksana pengukuran bidang tanah adalah Petugas Ukur
Disaksikan pemilik tanah yang berbatasan
Batas-batas tanah ditunjukkan oleh pemilik/pemohon

PERMASALAHAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENGUKURAN
- Telah diukur lebih dahulu
- Tanpa Surat Tugas
- Yang mengukur bukan petugas ukur/pegawai BPN, tetapi pembantu ukur
- Tidak meneliti peta
- Tidak mengecek/teliti alat ukur
- Tidak membawa blanko gambar ukur
  - Penunjuk batas : kuasa mengurus sertipikat, yang tidak tahu pasti batas-batasnya
  - Tidak disaksikan/persetujuan pemilik tanah yang berbatasan
    - Akibatnya jika timbul perkara pidana, petugas ukur yang bersangkutan dimungkinkan menjadi Terdakwa
    - Tidak dapat memetakan hasil pengukuran

MASALAH SENGKETA BATAS

Kesalahan Pengukuran

Karena salah penunjukan batas
Pemasangan tanda batas tidak tepat
Peralatan tidak sempurna
Kemampuan pelaksanaannya
Salah ukur, salah baca
Akibatnya : gambar, bentuk bidang tanah, luas, pemetaan menjadi salah

Masalah Luas

Salah menghitung luas

-    Batas-batas tanah sudah permanen, tembok keliling
-    Diukur ulang, panjangan tetap
-    Dalam sertipikat luas 6000 m² dihitung kembali luas hanya 5000 m²
-    Kurang 1000 m²
-    Rugi Rp. 15.000.000,- / M²
Sertipikat jaminan kredit diganti blanko, diukur luasnya berkurang, batas-batas tetap
-    Semula luas 350 m² dalam sertipikat baru menjadi 250 m²
-    Berkaitan dengan jaminan kredit Bank keberatan, agar luasnya tetap 350 m²
-    Kantor Pertanahan tidak bersedia, kenyataan luas 250 m²

ANALISA SENGKETA BATAS

Pasal 21 PMNA No.3 Tahun 1997
- Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah, kalau perlu pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas tanah
- Yang pokok hasil pengukuran dapat direkontruksi, dipetakan diketahui letak dan batasnya pada peta
Faktor penyebab :

Tidak dipasang patok tanda batas pada setiap sudut bidang tanah atau pagar batas tidak jelas
Penunjukan batas tidak pada tempat yang benar

Petugas ukur tidak cermat dalam melaksanakan tugasnya

- Salah ukur
- Salah baca

Tanda batas hilang, pemagaran tidak minta pengembalian batas

MASALAH PEMETAAN
Luas wilayah RI ± 1.984.124 KM²
Jumlah bidang ± 80.000.000 bidang
Diterbitkan sertipikat ± 30 % (± 27.000.000 bidang)
Sertipikat melayang-layang : ± 3.000.000 bidang
Pekerjaan besar, bagaimana penyelesaiannya?
Kantor Pertanahan punya peta

-    baru sebagian kecil saja kecuali Kantor Pertanahan tertentu
-    Tidak ada program pembuatan peta pendaftaran secara terencana karena tidak ada anggaran?
-    Menunggu proyek pengukuran/pemetaan?

Membuat peta biayanya mahal
- Menerbitkan sertipikat tetapi tidak dipetakan dalam peta pendaftaran, bagaimana aspek hukumnya?
- Sertipikat tidak dipetakan akan menambah deretan permasalahan di kemudian hari bagi Kantor Pertanahan dan pejabat yang bersangkutan dan penerusnya (yang menangani) serta derita bagi pemilik/yang memperolehnya dan bertambah pusing bagi yang menanganinya
- Rasa malu kalau kalah dalam berperkara
- Penyebab tumpang - tindih

Masalah Sengketa Batas
Sengketa batas karena kesalahan pengukuran :
-    Penunjukkan batas salah
-    Pemasangan tanda batas tidak tepat
-    Peralatannya rusak
-    Kemampuan pelaksanaan (SDM) tidak teliti
Hasil :
-    Bentuk bidang tidak benar
-    Letak, batas luas salah
Ukur Ulang
Batas-batas tanah sudah ditem-bok
Merugikan :
-    Pemilik tanah atau pemilik tanah yang berbatasan
-    Keperca-yaan Kepada BPN berkurang
Sengketa batas karena tanda-tanda batas hilang/tidak jelas atau pemagaran fisik tidak ada persetujuan pemilik tanah yang berbatasan (akibat kelalaian pemilik)
Untuk menetapkan batasnya dengan pengem-balian batas oleh petugas ukur Kantor Pertanahan dengan dasar Gambar Ukur bidang tanah yang jelas
Gambar Ukur me-menuhi syarat untuk rekons-truksi Gambar
Gambar Ukur tidak memenuhi syarat rekons-truksi
Peng-emba-lian batas bidang tanah dapat dilak-sanakan
Penyele-saian sengketa batas dengan musya-warah menetap-kan/me-nentukan batas
Mem-buang tenaga, waktu dan biaya (uang) yang seha-rusnya tidak perlu terjadi
Batas-batas bidang tanah tetap/tidak berubah, tetapi luas pada Sertipikat/surat ukur lebih besar dari luas yang sebenarnya
Tidak ada sengketa batas, tetapi salah menghitung luas (akibat kekurangmampuan SDM)
Merugikan pemilik atau kreditor
Overlaping
Karena kesalahan penguku-ran disebab-kan :
-    Penunjuk-kan batas salah
-    Pema-sangan tanda-tanda batas tidak benar
-    Kemam-puan pelaksana tidak teliti
Sertipi-kat overlap-ping seba-gian/Seluruh-nya atau seng-keta batas
Dijual kepa-da pihak lain
Hasil peng-emba-lian batas terbuk-ti overla-ping
Deng-an seca-ra mus-yawa-rah atau peng-adilan
Ke-rugian para pihak meng-urangi kerper-cayaan pada-an pada BPN
Overlaping Seluruh atau sebagian
Hasil pengukuran :
-    Tidak dipetakan
-    Belum ada peta pendaftaran
-    Tidak dibuatkan pendaftaran
-    Sertipikat tidak dilampiri surat ukur/Gambar Situasi (ketentuan masa lampau)
Serti-pikat tanah dijual atau dibe-bani hak tang-gungan di lelang
Hasil peng-emba-lian batas terbukti over-laping
Penye-lesaian secara mus-yawa-rah atau ke peng-adilan
Pemba-talan Hak
Mengakibat-kan keru-gian para pihak dan meng-urangi keper-cayaan pada BPN

PEMELIHARAAN DATA PENDAFTARAN TANAH

Dasar Hukum

Pasal 19
UUPA Pasal 23, 32, 38
Pasal 26
PP. 10 Tahun 1961 Pasal 19
PP. 24 Tahun 1997 Pasal 37
Perbuatan Hukum

Peralihan Hak

Peristiwa Hukum
Kecuali lelang, pemindahan hak dibuktikan dengan akta yang dibuat PPAT yang berwenang

PP.24/1997 PASAL 37 Akta dibawah tangan?

Sah menurut hukum adat, Kadar kebenaran dianggap cukup oleh Kakantah
PENDAFTARAN HAK

Pasal 23 UUPA

Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19 UUPA
Pendaftaran dimaksud merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut

Buku Tanah : Alat Pembuktian (pasal 23, 32 dan 38)
Sistim Pendaftaran : Pendaftaran Hak (Reg. Of Title)

PASAL 26 (1) UUPA
Jual-beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberiandengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan Hak Milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah .
PERALIHAN HAK
PPAT PP. 10/61, PPAT (AMANAT UUPA)

Sistim PPAT satu-satunya di dunia (geografis)
PP 24/97 (Pendaftaran Tanah)
PP 37/98 (Jabatan PPAT)

Siapa yang menjadi ahli waris
Sengketa Warisan Pembagian waris yang dirasa tidak adil
Penerapan hukum waris yang berbeda
- Penduduk Asli / Pribumi

Pernyataan Ahli Waris
Fatwa Waris PA

- Tunduk BW / Timur asing / Cina

Akta Notaris

- Timur Asing Arab

PP.27/1996

YO
Rp.60.000.000 atau lebih, tetapi penjual berpenghasilan melebihi PTKP,
berapapun harga penjualan tanahnya tetap kena PPH sebesar 5 %

PP.48/1994

UU No.20/2000

YO Dalam Akta Jual-Beli, harga diturunkan (bukan harga sebenarnya
UU No.21/1997
PERUBAHAN DATA PENDAFTARAN TANAH TERJADI KARENA ADANYA PENDAFTARAN, antara lain :

Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Satuan Atas Rumah Susun :

-    Jual beli
-    Hibah
-    Tukar menukar
-    Pemasukan dalam perusahaan
-    Lelang
-    Warisan

Pembebanan hak

Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah

Pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah

Pembagian hak bersama

Hapusnya hak atas tanah dan hak milik Sarusun

Peralihan dan hapusnya hak tanggungan / Roya

Berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan :

Misalnya : Pengenaan sita jaminan, pembatalan / penghapusan hak

Ganti nama

PENDAFTARAN PEMBEBANAN HAK UU NO.4 TAHUN 1996

Hak Tanggungan lahir (tanggal Buku Tanah Hak Tanggungan) pada hari ketujuh di hitung dari tanggal berkas lengkap, kalau hari ketujuh jatuh pada hari libur, Buku Tanah Hak Tanggungan diberi tanggal hari kerja berikutnya (Pasal 13 (4) – penjelasan)

Dalam APHT wajib ada Perjanjian pokok

Untuk dapat mohon Roya Parsial harus diperjanjikan dalam APHT

Peralihan piutang (cessie, subrogasi, pewarisan) yang dijamin dengan hak tanggungan wajib didaftarkan oleh Kreditur baru ke Kantor Pertanahan

Tanggal pencatatan pada Buku Tanah adalah tanggal hari ketujuh setelah diterimanya berkas lengkap untuk pendaftaran

Cessie : adalah perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh kreditur
pemegang hak tanggungan kepada pihak lain
Subrogasi : adalah penggantian kreditur oleh pihak ketiga yang
melunasi utang debitur
Orang selaku Kreditur : meninggal    dunia
PERALIHAN HAK TANGGUNGAN
                                                                                                Sebab-Sebab Lain :
-    Pengambil–alihan atau penggabungan perusahaan
Bukti peralihan Hak Tanggungan :
-          Tidak dengan Akta PPAT
-          Akta yang membuktikan beralihnya piutang yang dijamin
kepada kreditor baru (Akta Notaris) atau (Akta dibawah tangan)

PENDAFTARAN ROYA (PENCORETAN) HAK TANGGUNGAN

Pernyataan tertulis dari kreditor, bahwa piutang yang dijaminnya hapus (telah dibayar lunas debitor yang bersangkutan) atau melepaskan HT yang bersangkutan

Hak Tanggungan hapus Pasal 18 UU No. 16 Tahun 1985

-    Hapusnya utang yang dijamin dengan HT
-    Dilepaskannya HT oleh pemegang HT
-    Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri
-    Hapusnya hak atas tanah yang dibebani HT (tidak menghapus utang yang dijamin)

Pencoretan (Roya) Hak Tanggungan

- 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan

Pencoretan Hak Tanggungan Pasal 22

Surat Kuasa membebankan HT Pasal 15

MASALAH SITA (BESLAAG) DAN PEMBLOKIRAN

PENGERTIAN

Pada hakikatnya sita merupakan “perintah” perampasan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat/tersita, atas permintaan penggugat (dalam hukum acara perdata).
Tujuannya, untuk menjamin agar gugatan tuntutan atau upaya pemulihan hak hukum tidak ilussoir. Ada kepastian kepada penggugat yang berkepentingan bahwa upaya/tuntutan hukumnya mempunyai nilai.
Pemblokiran bermakna permohonan untuk tidak mengadakan perubahan-perubahan/peralihan hak atas bidang tanah yang masih dipermasalahkan baik di dalam atau di luar pengadilan.
Akibat Sita Terhadap Tanah :

Barang tersita tidak dapat dipindahtangankan atau dibebani hak tanggungan
- Pemindahan barang tersita batal demi hukum ( pasal 199 HR / 214 RBG ) dan diancam hukuman (pasal 231 KUHP)
- Obyek eksekusi sudah pasti yaitu untuk penjualan lelang jika mengenai perselisihan atau untuk pemenuhan hutang piutang dan / atau diserahkan kepada penggugat jika mengenai sengketa kepemilikan.

OBYEK SITA / PEMBLOKIRAN

Tanah yang sudah bersertipikat termasuk yang sudah berakhir haknya. HM, HGU, HGB, HP, HPL, HMSRS
Tanah yang belum terdaftar / bersertipikat

- Tanah bekas milik adat
- Tanah yang belum diberikan sesuatu hak / tanah Negara

SUBYEK / PIHAK YANG MEMINTA SITA / PEMBLOKIRAN

Badan Peradilan

-    Pengadilan Negeri : pengenaan sita jaminan atau sita eksekusi
-    Pengadilan Tata Usaha Negara : penundaan pelaksanaan TUN / Status Quo
-    Pengadilan Agama : Sita Jaminan
-    Pengadilan Militer : Penyitaan

Dirjen Pajak : penyitaan
Kejaksaan / Kepolisian : penyitaan dan pemblokiran
Instansi BPN dan instansi pemerintah : pemblokiran atau status quo
Perorangan : permintaan pemblokiran atau sita jaminan, keberatan terhadap proses / pengumuman untuk penerbitan sertipikat tanah atau penerbitan sertipikat kedua pengganti yang hilang.
KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) : Penyitaan

SYARAT FORMIL KEKUATAN MENGIKATNYA SITA JAMINAN

Harus didaftarkan (diumumkan) berita acara sita dengan jalan mencatatnya di kantor pendaftaran yang berwenang ( di Kantor Pertanahan jika tanahnya sudah terdaftar, jika belum terdaftar maka dilakukan di kantor penyimpan letter C / kelurahan)
Mengikat sejak tanggal berita acara sita didaftar di kantor pendaftaran. Kelalalian pendaftaran (oleh yang meminta sita) mengakibatkan sita tidak mempunyai kekuatan mengikat, terutama pihak ketiga

BERAKHIRNYA SITA

Sita diangkat
Eksekusi selesai dilaksanakan

PERMINTAAN PENDAFTARAN SITA JAMINAN

Dalam surat / berita acara sita jaminan menyebutkan jenis dan nomor hak, kelurahan / desa letak tanah, luas, nama pemegang hak (data yuridis lengkap). Dapat dicatat pada buku tanah yang bersangkutan
Dalam surat atau berita acara sita jaminan tidak menyebutkan jenis dan nomor hak desa / kelurahan letak tanah, pencatatan sita jaminan tidak dapat dilaksanakan. Untuk itu, kantor pertanahan memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan, selanjutnya agar panitera / juru sita yang bersangkutan menunjukkan letak tanah dan batas-batasnya di lapangan untuk dapat dilaksanakan pencatatan sitanya dalam daftar tanah atau peta pendaftaran tanah.

PERMINTAAN PEMBLOKIRAN DARI PERORANGAN

Permintaan pemblokiran dari perorangan (yang berkepentingan) terhadap tanah-tanah yang belum dibukukan (belum bersertipikat) tidak dapat dilayani
Jangka waktu pemblokiran diatur dalam PMNA / KBPN No.3 Tahun 1997 pasal 126 s/d 128

KETENTUAN PASAL 45 AYAT (1) HURUF E PP 24 / 1997

Kepala kantor pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan hak atau pembebanan hak jika : Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di pengadilan

PERMASALAHAN HUKUM YANG DIJUMPAI DALAM SITA JAMINAN ANTARA LAIN :

Bidang tanah yang dikenakan sita jaminan ternyata terdaftar atas nama pihak lain
Bidang tanah yang dikenakan sita jaminan telah dibebani hak tanggungan
Bidang tanah yang dikenakan sita jaminan masih menjadi obyek sengketa tumpang tindih
Bidang tanah yang dikenakan sita jaminan disita oleh kantor pajak dalam rangka pelunasan hutang pajak

10. PENANGANAN MASALAH SITA JAMINAN
Pendaftaran sita jaminan ini harus dilayani dan dilaksanakan sesegera mungkin yaitu dicatat pada buku tanah yang bersangkutan, karena terkait dengan pihak ketiga, misalnya pembuatan akta jual-beli, akta pemberian hak tanggungan dsb.
Apabila objek Sita Jaminan belum terdaftar haknya/bersertipikat, diminta jurusita Pengadilan/Pemohon untuk menunjukkkan letak dan batas-batas objek sita jaminan untuk diukur dan dipetakan pada Peta pendaftaran.

MASALAH DAN SENGKETA BIDANG PENATAGUNAAN TANAH Oleh SUKRISTIONO Dalam DIKLAT KUASA HUKUM

BIODATA
v Nama                           : H. Sukristiono, .SH.,MBA.,MH.
v Tempat, tanggal lahir : Malang, 1 Januari 1959
v Status                         : Sudah menikah
v Anak                          : 2
v Pendidikan                  : S1,UI ,S.2.UNKRIS
v Jabatan                                    : Kepala Seksi Penatagunaan Tanah
Kantor Pertanahan Kota Sukabumi
v Alamat kantor             : Jl. Siliwangi No. 127
v Telepon/fax kantor      : (0226) 210800
v Alamat Rumah           : Jln. Jatimulya No. 70 Pangkalan Jati
Cinere Kota Depok
TUJUAN PEMBELAJARAN
* UMUM :    Peserta diklat diharapkan mampu memahami masalah sengketa bidang Penatagunaan Tanah
* KHUSUS : Peserta diklat mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab masalah sengketa bidang Penatagunaan Tanah
BAHAN AJAR
            Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Masalah dan Sengketa Penatagunaan Tanah
u Pelanggaran ketentuan dan perijinan penyediaan tanah
u Ketidaksesuaian rencana penggunaan tanah dengan RTRW
u Ketidaksesuaian penggunaan tanah dengan Hak Atas Tanah
u Ketidaksesuaian penggunaan tanah terhadap lingkungan hidup

            Penyebab terjadinya masalah dan sengketa perizinan :
v Belum jelasnya pengertian bahwa perusahaan akan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat banyak;
v Belum tersosialisasinya sistem perijinan untuk mendapatkan ijin lokasi;
v Belum jelasnya pengawasan terhadap pemberian ijin lokasi.
Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan RTRW, disebabkan oleh :
q Dilanggarnya kawasan lindung, budidaya dan kawasan tertentu yang telah ditetapkan secara nasional,
q Sulitnya mencari nafkah sehingga melanggar ketentuan hukum untuk mempertahankan hidupnya,
q Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga fungsi kawasan;
q Belum efektifnya pengawasan dan sanksi pelanggaran perdata maupun sanksi pidana

Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah (Pertanian, Non   Pertanian ) dengan HAT,   disebabkan oleh :

Untuk tanah pertanian;munculnya ketidaksesuaian penggunaan tanah oleh pemegang hak atas tanah.
Untuk perumahan dan permukiman: banyaknya penduduk yang berekonomi lemah memerlukan tempat tinggal, sementara harga rumah untuk permukiman tidak terjangkau.

3.         Untuk Kawasan industri : secara otomatis akan mengurangi lahan pertanian, sehingga menyebabkan sumberdaya alam setempat terganggu.
Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah (Pertanian, Non Pertanian ) dengan Kemampuan Tanah dan Lingkungan Hidup.
            Penyebabnya adalah :
v Belum jelasnya pengertian tentang penggunaan tanah dengan daya dukung lingkungan hidup;
v Lemahnya pengawasan dari aparat kepada penerima hak atas tanah ;
v Lemahnya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar penerima hak atas tanah pada waktu memanfaatkan tanahnya;
v TIPOLOGI MASALAH DAN SENGKETA PGT
v TIK : Peserta diharapkan mampu menjelaskan tipologi masalah dan sengketa PGT
v Ijin Lokasi :
v Prinsip izin lokasi adalah untuk mengendalikan penguasaan dan pemanfaatan tanah
v Adanya perbedaan persepsi   yang disebabkan oleh adanya kebijakan makro ekonomi, dan kurangnya keadilan dan pemerataan serta keberpihakan pada masyarakat
v Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)
            Pemegang penggunaan hak atas tanah yang mengingkan merubah jenis tanahnya harus mengajukan izin perubahan npenggunaan tanah, terutama dalam hal perubahan tanah pertanian ke non pertanian.
            Izin ini diarahkan untuk penyerasian terhadap RTRW yang didahului dengan penyusunan PTPGT(Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah);

Penetapan Lokasi

Penetepan ijin lokasi untuk kepentingan umum sesuai Ps 33 ayat 3 UUD 45 dan Ps 2 ayat 1 UUPA perlu dikaitkan dengan pasal 18 UUPA dan UU No 20 Th 61

Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dan Sifat serta Tujuan HAT

            Permasalahan :
      Belum ada kelembagaan yang mempunyai wewenang untuk mengevaluasi dan memonitor penggunaan dan pemanfaatan tanah setelah sertifikat diserahkan pada pemegang hak;
            contoh ketidaksesuaian adalah : tanah non pertanian (kebun campuaran) yang kemudian dialihkan menjadi tempat tinggal; sawah beberapa tahun kemudian dirubah menjadi tempat tinggal

Sengketa Penggunaan dan Peruntukan Tanah yang Sesuai dengan RTRW

Penggunaan tanah aktual yang ada (existing) dalam banyak hal tidak sesuai dengan fungsi kawasan sebagaimana yang ada di RTRW (misal: tempat tinggal berada di sempadan sungai)

Ketidaksesuaian Penggunaan Tanah dengan Kemampuan Tanah dan Lingkungan Hidup.

           Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah sangat menentukan langkah yang harus diambil oleh pemegang hak dalam melaksanakan kewajiban dan larangan dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah.
      Beberapa persoalan yang muncul antara lain :
            *          beberapa lokasi tempat tinggal berada pada lereng             > 40%;
            *          beberapa tempat tinggal berada pada daerah rawan bencana banjir;
            *          kebiasaan masyarakat yang kurang menyadari pentingnya hidup sehat dan bersih (sanitasi kurang             sehat)
ALTERNATIF PENYELESAIAN
MASALAH DAN SENGKETA PENATAGUNAAN TANAH
u Penjelasan konflik penggunaan tanah dan jenis-jenisnya;
u Jenis – jenis konflik penggunaan tanah: konflik langsung dan konflik ikutan
u TIK : Peserta diharapkan mampu memilih alternatif penyelesaian masalah dan sengketa PGT;

Pertimbangan Teknis Penatagunaan tanah dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Penggunaan tanah pada saat ini
Kemampuan tanah
RTRW
Sosial budaya setempat
Kondisi lingkungan
Faktor pembatas
Penggunaan tanah sekitar
Kecukupan ketersediaan tanah
Fasilitas dan utilitas untuk perkotaan

u Menurut William Simpson (1986) mengidentifikasi konflik penggunaan tanah menjadi :

Konflik penggunaan tanah existing dengan RTRW
Konflik antara pusat perdagangan existing dengan pusat perdagangan yang direncanakan
Konflik antara prospek ekonomi yang ada dengan kemungkinan yang lebih kompetitif
Konflik antara kebutuhan transportasi untuk lokasi perumahan dengan kebutuhan transportasi umum
Konflik antara mempertahankan lingkungan yang alami dengan pembangunan baru
Dampak dari tenaga kerja lokal akibat perubahan penggunaan tanah
Masalah penyediaan fasum dan fasos dari sisi pengembang dan masyarakat
Keluhan masyarakat atas penyediaan fasilitas dan prasarana lingkungan yang disediakan developer tidak sesuai dengan kebutuhan dasar penghuni
Konflik antara kebutuhan fasilitas untuk setiap perumahan dengan kebutuhan umum kawasan
Konflik antara kebutuhan dengan kertersediaan parkir yang ada
Konflik antara pemilikan untuk hunian dan pemilikan untuk taman
Konflik antara kepentingan umum dan pribadi penghuni (misal : perlu tidaknya polisi tidur dai jalan umum)

u Kriteria diatas dapat disederhanakan menjadi 2 jenis konflik :

Konflik Langsung : disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan tanah dan persediaan tanah yang tetap bahkan cenderung menurun.

Realita : perubahan lahan sawah menjadi perumahan, perubahan kawasan perumahan menjadi tempat usaha (Pondok Indah,Bintaro)
2. Konflik ikutan : yang disebabkan peradaban penggunaan tanah itu sendiri. Misal Kasus PT. Indorayon yang melakukan pembabatan hutan pinus di sekitar Danau Toba yang berimplikasi pada rusaknya microclimate.

Sanksi dan teguran atas kekurangan dan kelengahan pemohon dalam proses perizinan.

           Contoh : PT Setia Arta Mulia dan PT Sawit Seriang di Sangir Kalsel seluas 1.831 ha ijin lokasinya habis masa berlaku dan tidak diperpanjang oleh perusahaan sehingga terjadi penyerobotan tanah oleh masyarakat karena tanah tersebut belum dimanfaatkan.

            Contoh kasus tersebut perlu dilakukan teguran kepada perusahaan karena :
            (1) Tidak memanfaatkan tanah padahal izin lokasi telah diberikan
            (2) Tidak memanfaatkan kesempatan untuk memperpanjang izin

Penyusunan Penggunaan Tanah dengan RTRW

v Pengertian : Sesuai, Mendukung, Tidak Sesuai
v Diberikan Contoh penggunaan tanah yang di-overlay-kan dengan RTRW dan diperoleh tingkat kesesusaian
v Sesuai : apabila penggunaan tanah sesuai RTRW, artinya dalam lokasi yang sama, penggunaan tanah aktual di lapangan benar-benar sesuai dengan rencana fungsi kawasan sebagaimana ditetapkan RTRW ( contoh :Keberadaan sawah di kawasan pertanian lahan basah)
u Mendukung : Penggunaan tanah aktual di lapangan ytidak sesuai dengan peruntukan, namum keberadaannya dapat dipertahankan karena tidak mengganggu atau tidak bertentangan serta memberi kontribusi positif terhadap perwujudan peruntukan fungsi kawasan sebagaimanan ditetapkan RTRW
(contoh : keberadaan perkampungan di kawasan pertanian lahan basah sebgai tempat tinggal petani)
u Tidak sesuai : Apabila penggunaan tanah tidak sesuai RTRW, artinya penggunaan tanah aktual di lapangan dalam lokasi yang sama tidak sesuai dengan fungsi kawasan yang ditetapkan RTRW.
(contoh : keberadaan industri di kawasan lahan basah)

Zone pertanian dialihfungsikan untuk permukiman:

     Untuk dapat mengalihfungsikan tanah perlu ada izin perubahan penggunaan tanah
            Pada awalnya berpedoman pada Permenag/KaBPN No 3 Th 1998 tentang Efisiensi Pelayanan Bidang Pertanahan
     Kemudian diperbaharui dengan Ka BPN No 1 Tahun 2005 tentang standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan BPN.
            Penetapan Lokasi untuk kepentingan Umum :
     Ps 6 UUPA : Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.
            Menurut A.P. Parlindungan (1991) ; pengertian fungsi sosial dari tanah adalah jalan kompromis antara hak mutlak dari tanah dan sistem kepentingan umum dari tanah seperti penjelasan dalam UUPA II 4, maupun kewajiban sosial.
            Untuk menghindari penyalahgunaan hak pemerintah harus menerapkan UU No 20 Th 1961 tentang pencabutan hak dan Keppres 55 Th 1993 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
c.         Penyusunan Penggunaan Tanah dengan RTRW
v Pengertian : Sesuai,Mendukung,Tidak Sesuai
v Diberikan Contoh penggunaan tanah yang dioverlaykan dengan RTRW dan diperoleh tingkat kesesusaian

Revisi RTRW

          UU No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengatur revisi RTRW tingkat Kabupaten/Kota adalah 10 tahun (pasal 22).

                        Penjelasan diberikan contoh-contoh RTRW yang perlu direvisi: RTRW Kota Pakanbaru, RTRW Kota Bandung.

Rekayasa Teknis Mekanis dan Vegetatif Penjelasan rekayasa teknis dan vegetatif dengan contoh kasus PT Dae Saeng Fisherys

Pemindahan Lokasi yang tidak sesuai dengan RTRW dan Lingkungan Hidup

     Penjelasan mengapa harus pindah:
1)      Contoh Pelanggaran Pemanfaatan Tanah disekitar   Danau Beratan dan Danau Buyan di Provinsi Bali yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan kawasan tersebut.
2)      Tanah sawah seluas 4.500 Ha difungsikan untuk kandang bebek
3)      Alih fungsi tempat tinggal menjadi tempat usaha (Kasus Pondok Indah)

Penyelesaian permasalahan dengan cara damai

1)      Diluar pengadilan (lembaga mediasi dan lembaga abritase)
2)      Melalui pengadilan (perdamaian,sampai ada kekuatan hukum yang tetap)
            Contoh : Kasus sengketa batas dan konflik penggunaan tanah PT Bulu Blang Ara (Perkebunan Karet) dan PT Cot Girek (Perkebunan/Pabrik Gula) di Aceh Utara, diselesaikan dengan cara damai.
G.        Penyelesaian permasalahan Tanah di pengadilan
            Masalah tanah dapat diajukan :
            1)         Pengadilan Negeri
            2)         PTUN
                        -           Penjelasan proses masuknya gugatan ke pengadilan
                        -           Penjelasan akibat kelemahan administrasi
UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
PENATAAN RUANG
RUANG LINGKUP TATA RUANG
►Perencanaan Tata Ruang (Ps. 1 s/d 31)
►Pemanfaatan Tata Ruang (Ps. 32 s/d 34)
►Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang (Ps. 35 s/d 40)
PERENCANAAN TATA RUANG
u adalah suatu proses untuk menimbulkan Struktur   Ruang dan Pola Ruang yang meliputi Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang (zoning) berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Dengan mempertimbangkan:
► Keterpaduan;
► Keserasian, Keselarasan dan Keseimbangan;
► Keberlanjutan;
► Keberdayagunaan dan Keberhasilgunaan;
► Keterbukaan;
► Kebersamaan dan Kemitraan;
► Perlindungan kepentingan umum;
► Kepastian hukum dan Keadilan.
PEMANFAATAN RUANG
            “Pemanfaatan Ruang” secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan ruang, namun dalam ketentuan yang terkait secara dengan perencaan fisik, pemanfaatan diberi tekanan secara lebih tegas sebagai pengisian ruang setelah ditentukan melalui suatu proses tertentu.
            Proses tertentu tersebut adalah proses penentuan tujuan penggunaan ruang yang disebut sebagai “Perencanaan Ruang” dan penentuan berbagai ketentuan ruang diantaranya melalui PERIZINAN.
TIMBUL PERTANYAAN !
u Untuk kepentingan apa saja ruang dimanfaatakan ?
u Siapa saja yang berkepentingan dengan pemanfaatan ruang ini ?
u Permasalahan/isu-isu penting apa yang muncul dalam pemanfaatan ruang ?
u Bagaimana cara memanfaatkan suatu ruang ?
u Apa saja yang diperuntukan dalam suatu pemanfaatan ruang ?

PENGENDALIAN
u adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007) diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang dengan melalui MEKANISME PERIZINAN.
u PASAL 35
Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi.
u PASAL 37 ayat (1)
Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
Izin dimaksud adalah Izin Lokasi/Fungsi Ruang.
u PASAL 37 ayat (7)
Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
PENERTIBAN
adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
Penyelesaian Sengketa
u Pasal 67 (1) : Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan perinsip musyawarah untuk mufakat.
u Pasal 67 (2) : Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyidikan è Pasal 68
Ketentuan Pidana
u Pasal 69 ayat (1) : Setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf (a) yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyaj Rp. 500.000.000,-.
u Pasal 69 ayat (2) : Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,-.
u Pasal 69 ayat (3)         :           Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (liima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,-.
u Pasal 71 : Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaiman dimaksud dalam pasal 61 huruf (c), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.
u Pasal 72 : Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perudang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 huruf (d), dipidana dengan pidana penjara paling 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-.
u Pasal 73 ayat (1) : Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (tahun) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-.
u Pasal 73 ayat (2) : Selain sanksi pidana sebagaiman dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
PERIZINAN DI BPN
Izin Lokasi :
u Sejak KEPPRES 34 TAHUN 2003 tentang KEBIJAKAN NASIONAL DI BIDANG PERTANAHAN, yakni penyerahan 9 (sembilan) kewenangan peratnahan kepada Pemerintah Daerah diantaranya pemberian izin lokasi, maka sejak saat itu kewenangan pemberian izin lokasi menjadi kewengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) :
u Berdasarkan peraturan Ka. BPN RI Nomor 4 Tahun 2006 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN KANTOR PERTANAHAN.
u Kewenangan pemberian IPPT pada Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan.
u terimakasih
u atas segala perhatiannya.....

BAHAN AJAR DIKLAT KUASA HUKUM ANGKATAN XIIBAHAN AJAR DIKLAT KUASA HUKUM ANGKATAN XII

Materi
Pengadaan Tanah dan permasalahannya.
HUSAINI,SH.MKn
Pada dasarnya suatu badan hukum baik badan hukum swasta maupun badan hukum / instansi pemerintah dalam rangka untuk mendapatkan perolehan hak atas tanah harus melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut :
1. Perizinan
a. Untuk Badan Hukum swasta/BUMN/BUMD disebut izin
lokasi
Dasar Hukum : Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 Jo. Keputusan Menteri Negara Agraria No. 22 tahun 1993 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 2 Tahun 1999
b. Instansi Pemerintah disebut
Penetapan Lokasi
Dasar Hukum Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994 sebagaimana telah dirubah Peraturan Kepala Badan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 2007
2. Perolehan Tanah
a. Badan HUkum Swasta/BUMN/BUMD dapat dilakukan dengan cara antara lain :
- Jual Beli
- Pembebasan
- Tukar menukar
- Hibah
- lnbreng
- Penggabungan ( Merger )
- Peleburan
b. Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara antara lain :
- Jual beli
- Pengadaan Tanah
- Tukar menukar
- Pemberian dari Pihak Ketiga
3. Perolehan Hak Atas Tanah
a. Badan Hukum Swasta/BUMN/BUMD status hak yang dapat diberikan :
- HGB
- HGU
- HP
- HPL ( Untuk BUMN/BUMD)
- HM ( Lihat PP No. 38/1963 )
b. Instansi Pemerintah status hak yang dapat diberikan :
- HP
- HPL
Pengertian / Batasan /Ruang Lingkup
Instansi Pemerintah :
Lembaga Negara, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah
PENGADAAN TANAH INSTANSI PEMERINTAH
Dasar Hukum :

PERPRES RI No.36 / 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Jo PERPRES RI No. 65 / 2006 tentang Perubahan Atas Perpres RI No. 36 / 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 / 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan PERPRES RI No. 36 / 2005 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan PERPRES No. 65 / 2006 tentang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
Dasar Hukum sebagaimana tersebut diatas merupakan pengganti dari Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 1994
Kepentingan Umum :
Kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat berupa kegiatan yang meliputi pembangunan :
1. Jalan Tol, Jalan Umum, Rel Kereta Api, Saluran Air Minum / Air Bersih, Saluran Pembuangan air dan Sanitasi,
2. Waduk, Bendungan, Bendungan Irigasi dan Bangunan Pengairan lainnya,
3. Pelabuhan, Bandar Udara, Stasiun Kereta Api, dan Terminal,
4. Fasilitas Keselamatan Umum, seperti : Tanggul Penanggulangan Bahaya Banjir, Lahar dan lain-lain Bencana,
5. Tempat Pembuangan Sampah ( TPS )
6. Cagar Alam dan Cagar Budaya
7. Pembangkit, Transmisi dan Distribusi Tenaga Listrik.
CARA PENGADAAN TANAH :

Secara Langsung, oleh Instansi ybs, jika :

- Untuk Kepentingan Umum, yg luas tanahnya ≤ 1 Ha, - Bukan untuk Kepentingan Umum, contoh : Kantor

Melalui Panitia Pengadaan Tanah ( Panitia 9 ), jika :

- Untuk Kepentingan Umum, yg luas tanahnya > 1 Ha - Atas permintaan Instansi ybs,

Melaui Pencabutan Hak, jika :

                -              Lokasi pembangunan tidak dapat dipindahkan
                -              Upaya Bupati / Walikota / Gubernur / Mendagri memperbaiki Keputusan PPT tidak disetujui oleh masyarakat pemilik tanah.
TATA CARA PENGADAAN
®     Pengadaan Secara Langsung.
                                a.            Dilaksanakan secara langsung oleh Instansi yang bersangkutan melalui jual beli, tukar-menukar, atau cara lain yg disepakti bersama dgn                 para pemegang hak,
b.            Bentuk dan besarnya ganti rugi                 ditetapkan secara                                                                                            musyawarah dgn berpedoman pd NJOP /Nilai Nyata /Nilai sebenarnya /               Nilai Pasar.
® Pengadaan Tidak Langsung ( melalui Panitia 9 / PPT ).
1. Tahap Persiapan
v Penyusunan Proposal Rencana Pembangunan. ( disusun 1 thn seblmnya                         berisi: Maksud & Tujuan Pembgnn, Letak lokasi dan luas tanah, Sumber Pendanaan dan Amdal )
v Penetapan Lokasi ( PL ), Instansi ybs mengajukan permohonan PL dgn                                              melampirkan Proposal Renc Pembgnn kepada Bupati / Walikota / Gub / Ka BPN RI,
v Publikasi Rencana Pembgnn, setelah PL diterima plng lambat 14 hari Inst ybs harus mempublikasikan Renc Pembgn kepada Masy secara Langsung dan Tdk langsung ( melalui media cetak dll ),
v Penetapan Panitia 9 ( PPT ) Kab / Kota /Prov / Nasional oleh Bupati / Walikota /Gubernur / Mendagri dengan Surat Keputusan,
v            Penetapan Lembaga Penilai Harga Tanah / Tim PHT.
Susunan & Kedudukan Anggota   PPT ( Maksimal 9 Orang )
PPT Kabupaten / Kota :
a. Sekretaris Daerah ; Ketua merangkap Anggota,
b. Pejabat Daerah Eselon II ; Wakil Ketua merangkap Anggota,
c. Kep Ktr BPN Kab / Kota ; Sekretaris merangkap Anggota,
d. Ka Dis / Ka Ktr / Ka Bdn yg terkait dgn pel pengadaan tanah ; Anggota.
PPT Provinsi :
a. Sekretaris Daerah ; Ketua merangkap                Anggota,
b.            Pejabat Daerah Eselon II ; Wakil Ketua merangkap Anggota,
c. Kakanwil BPN Prov ; Sekretaris merangkap Anggota,
d.            Ka Dis / Ka Ktr / Ka Bdn yg terkait dgn pelaksanaan pengadaan tanah ; Anggota.
PPT Nasional :
a. Sekjend Depdagri ; Ketua merangkap Anggota,
b.            Pejabat Ess I Dep PU ; Wakil Ketua merangkap Anggota,
c.             Pejabat Ess I BPN RI ; Sekretaris                merangkap Anggota,
d.            Dirjend / Assmen / Deputi Ins terkait dgn pelaksanaan pengadaan tanah                              ; Anggota,
e. Gubernur / Pejabat Daerah ( letak lokasi ) Ess II; Anggota,
f. Bupati / Walikota / Pej Daerh Ess II; Anggota.
Tugas Panitia 9 :
Panitia Kabupaten / Kota :
1. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat,
2. Melaksanakan pendataan & inventarisasi atas bid tanah, tanaman, bangunan dan benda                        lain,
3. Melakukan penelitian status hukum tanah dan dokumennya,
4.            Mengumumkan hasil pendataan & inventarisasi,
5.            Menerima hasil penilaian harga tanah / tanaman /bangunan / benda lain atas                    tanah,
6.            Mengadakan musyawarah antara pemilik tanah /tanaman / bangunan /                             benda lain dgn Instansi ybs,
7.        Menetapkan besarnya ganti rugi tanah / tanaman / bangunan / benda lain,
8.            Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi
9.            Membuat Berita Acara Pelepasan Hak Atas Tanah / Penyerahan Hak Atas Tanah / Tanaman /Bangunan / Benda Lain,
10.         Mengadministrasikan / mendokumentasikan berkas pengadaan tanah,
11.         Menyampaikan permasalahan disertai pertimbangan penyelesaian kepada Bupati /      Walikota / Gubernur jika musyawarah tidak tercapai.

Panitia Provinsi :

1. Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan bagi pelaksanaan pengadaan tanah di Kab / Kota,
2.Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaksanaan peng tanah di Kab / Kota,
3. Memberikan pertimbangan kepda Gubernur untuk mengambil keputusan penyelesaian bentuk dan besarnya ganti rugi yg diajukan Bupati / walikota,
4.Melakukan pengawasan dan pengendalian pengadaan tanah di Kab / Kota.

Panitia Nasional :

1. Memberikan pengarahan, petunjuk dan pembinaan                bgi pelaks peng tanah di Prov dan atau di Kab/Kota,
2. Mengkoordinasikan dan memaduserasikan pelaks peng tanah di Prov dan atau Kab / Kota,
3. Menentukan dan atau menetapkan PPT Kab / Kota u/ melak tgs peng tanah di Kab / Kota masing2,
4. Memberikan pertimbangan kepda Mendagri dan Ka                BPN RI u/ pengambilan keptsan penyelsn bentuk             dan besarnya ganti rugi yg diusulkan Bupati /Walikota / Gubernur,
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian peng tanah di Prov dan atau Kab / Kota.
Lembaga Penilai Harga Tanah / Tim PHT :
* Panitia PT Kab / Kota menunjuk LPHT
* Jika di Daerah blm terdapat LPHT, Bupati / Walikota /Gubernur membentuk Tim PHT; yg terdiri dari ;
1. Unsur Instansi yg membidangi Bangunan / Tanaman,
2. Unsur Instansi Pem Pst yg membidangi Pertanahan
3. Unsur Instansi Pajak Bumi Bangunan
4. Ahli yang berpengalaman sbg penilai tanah
5. Akademisi
6. ( dapat ditambah )   LSM .
2. Tahap Pelaksanaan :
[ Penyuluhan :
a. PPT + Instansi ybs melaksanakan penyuluhan menjelaskan manfaat, maksud dan tujuan pembngunan kepada masyarakat yg terkena lokasi pembgnn :
* Jika masy menerima, dilanjutkan dgn proses                    pengadaan tanah,
* Jika masy tidak menerima, penyuluhan dilakukan kembali,
b. *        Apabila tetap tidak diterima oleh 75 % masy pemilik, lokasi dipindahkan ketempat lain,
*    Apabila tetap tidak diterima dan lokasi tidak dpt dipindahkan berdasarkan pertimbangan :
- Aspek Historis, Klimatologis, Geografis, Geologis dan Topografis, tdk ada lokasi lain
- Bila dipindahkan kelokasi lain, memerlukan pengorbanan, kerugian dan biaya yg lebih besar,
-              Rencana pembgnn tsb sgt diperlukan dan lokasi                tsb merupakan yg terbaik dibanding lokasi lain,
-              Bila tdk dilokasi tsb, dpt menimbulkan bencana yg mengancam keselamatan masy luas,
Maka PPT mengusulkan pd Bupati / Walikota /Gubernur u/ mengajukan Pencabutan Hak.
c. Hasil penyuluhan dibuatkan Berita Acara Penyuluhan.
[ Identifikasi / Inventarisasi :
* Identifikasi dan Inventarisasi dilakukan terhadap :
- Tanah ; pemilik, luas, batas2, letak, penggunaan, bukti kepemilikan dll
- Tanaman : pemilik, jenis, jumlah, umur dll
- Bangunan : jenis, luas, umur, pemilik dll.
* Hasil identifikasi dan inventarisasi dibuat dlm bentuk Peta Bidang dan Daftar dan                                           selanjutnya diumumkan di :
a. Kantor Desa / Kelurahan setempat
b. Kantor Pertanahan setempat
c. website ( selama   7 hari )
d. dan atau Mass Media,min 2 kali penerbitan.
*             Setelah selesai diumumkan, Peta Bidang dan Daftar disahkan oleh PPT, diketahui Kep Ktr BPN, Camat, Kades / Lurah setempat, dan Instansi yg terkait dgn bangnan / tanaman dll.
[            Musyawarah :
® Musyawarah dilaksanakan sec langsung ant Instansi ybs dgn Masy pemilik                                                    tanah/tanaman/bangunan/ benda lain,
® Pemilik dpt diwakili oleh Kuasa ( Surat Kuasa boleh Notariel / Bawah Tangan )
® Penerima Kuasa hanya dpt mewakili 1 Orang.
®            Hal – hal yg dimusyawarahkan :
© Perhitungan ganti rugi ( hasil perhitungan Lembaga / Tim Penilai Harga Tanah yg                                           didsrkan pd NJOP / Nilai Nyata /        Sebenarnya,
©            Bentuk dan besarnya ganti rugi dpt berupa :
* Uang
* Tanah pengganti
* Pemukiman kembali
* Gabungan diatas atau
* Bentuk lain yg disetujui bersama
®          Musyawarah dianggap selesai jika minimal 75 % :
©            Luas tanah yg diperlukan telah diperoleh
©            Jumlah pemilik menyetujui bentuk dan besarnya ganti rugi.
® Jika masyarakat pemilik bersikap :
Setuju
ü Jika musywrh tercapai, PPT membuat Keputusan ttg Bentuk dan Besarnya Gati Rugi,
ü Setelah PPT membuat keputusan, selanjutnya memerintahkan Inst ybs u/ melakukan pembayaran ganti rugi kepda yg berhak dlm j w 60 hari,
Tidak setuju
ü Jika pemilik ttp menolak, dan lokasi pembgn tdk dpt dipindahkan musywrh dilaksanakan plg lama 120 hari tmt undgn pertama,
ü Jika pemilik ttp menolak,PPT membuat Keptsan bentuk dan bsrnya GR dan B A Penyerahan GR, Ins ybs menitipkan uang GR ke PN setempat
Yg berhak atas uang GR
    * Pemegang HAT
                * Nadzir ( Wakaf )
                * Pemegang Hak Milik / Hak Pengelolaan atas HGB / HP diatas HM / HPL,
                * Pemilik bangunan / tanaman pda HGB /HP diatas HM/ HPL,
ü Pemilik mengajukan keberatan kepada Bupati / Walikota/Gubernur/ Mendagri dlm waktu 14 hari,
ü Bupati / Walikota / Gubernur / Mendagri memberikan keputusan penyelesaian, plng lama 30 hari, berupa perubahan atau pengukuhan keptsan PPT,
ü PPT memerintahakan Ins ybs u/ menitipkan GR di PN setempat, bila :
* Yg berhak tidk diketahui tpt tinggalnya,
* Kepemilikannya masih dipersengketakan,
* Obyek ybs sementara dalam perkara dilembga Peradilan,
* Obyek ybs sementara diletakkan Sita oleh pihak yg berwenang.
ü Jika pemilik tetap menolak, maka Bupati / Walikota / Gubernur / Mendagri mengajukan usul Pencabutan Hak ke BPN RI dgn tembusan Instansi Induk yg memerlukan tanah dan Menkum & HAM.
ü BPN RI berkonsultasi dgn Instansi Induk yg memerlukan tanah dan Menkum & HAM, dan selanjutnya menyampaikan usul Pencabutan Hak kepada Presiden RI,
ü Jika pemilik tetap menolak KEPPES ttg Pencabutan Hak, mereka dpt meminya Banding ke PT setempat.
ü Tahapan-tahapan kegiatan sbgmana yang dipaparkan diatas yang seringkali menimbulkan permasalahan baik ditinjau dari asfek hukum perdata, Tata Usaha negara bahkan Hukum Pidana adalah :
ü    - Penetapan Lokasi/izin lokasi
ü       Kasus :    PTPN VII dengan PT. Bumi Madu
ü                       Mandiri Kab. Way Kanan Prop. Lampung
ü    - ldentifikasi dan Inventarisasi
ü       Kasus      : Bendungan Pengga Kab. Loteng Prop. NTB,
ü                       Terminal diKab. Bogor, TOl Cikunir Bekasi
ü    - Ganti Rugi
ü        Kasus     : PUSDIKLAT BAPETEN , TPA Nambo Kab.
ü                        Bogor,
ü    - Pelepasan Hak
ü       Kasus       : PT. PLN (Persero) di Kab. Lombok Barat.
ü    - Perolehan Hak
ü       Kasus        :    WIsma Dephan di Kab. Bogor
MEKANISME PENGADAAN TANAH
VIA
PANITIA PENGADAAN TANAH
PENYULUHAN à IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI à PENGUMUMAN à MUSYAWARAH

Tujuan pendaftaran tanah

Tujuan pendaftaran tanah antara lain menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftara Tanah adalah :

Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Inti maksudnya dengan pemberian sertipikat hak atas tanah dapat dinyatakan memberikan kepastian dan perlindungan hukum

Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar;

Inti maksudnya informasi diberikan berfungsi secara terbuka untuk umum tentang data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar.

Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Inti maksudnya capaian tertib administrasi yakni setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar.